Terima Kunjungan Wakil Walikota Palembang,
Pertamina Siap Berkolaborasi Tertibkan Inventarisasi Aset
Tepatnya pada tanggal 30 Januari 2009, Pertamina Pemasaran Sumbagsel yang langsung diwakili oleh GM Pms BBM Retail Region II, Hasto Wibowo menerima langsung kunjungan dinas Wakil Walikota Palembang, Romi Herton di lokasi LPG Filling Plant P.Layang sekitar pukul 09.00 wib.
Kunjungan Dinas wawako adalah untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan akan keberadaan filling plant LPG P. Layang sekaligus inventarisasi aset-aset yang diyakini masih dibawah kepemilikan Pemerintah Kota Palembang. Acara tatap muka dilaksanakan di halaman lokasi filling plant dan dilanjutkan dengan sekilas mengenai keberadaan dan operasional LPG filling plant P. Layang.
Wakil Walikota Palembang, Romi Herton menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palembang menyatakan bahwa LPG filling plant P. Layang dan beberapa lokasi tanah yang ada di dalam wilayah operasional Pertamina baik Pertamina Pemasaran Sumbagsel maupun Pertamina Refinery Unit 3 Plaju adalah masih milik Pemerintah Kota Palembang. Romi Herton menyampaikan bahwa inventarisasi ini berdasarkan penugasan dari Pemerintah Pusat untuk kembali mengevaluasi dan menginventarisasi aset Pemerintah, dan mencari kejelasan serta pengakuan resmi akan kepemilikan dan pengelolaan aset yang selama ini ada dan salah satunya berada di dalam lokasi Pertamina.
LPG filling plant sendiri mulai dibangun dan beroperasi sejak tahun 1997 dan terjadi pengalihan / serah terima pengelolaan aset dari Pertamina UP 3 Plaju saat itu kepada Pertamina UPms II pada tahun 2000 silam. Lokasi LPG filling plant P. Layang menempati lokasi seluas total +/- 4 hektar dari seluruh lokasi lahan seluas 15,6 hektar yang diklaim milik Pemerintah Kota Palembang.
Pertamina sendiri adalah salah satu perusahaan yang besar dan bonafit di Indonesia, tentu saja predikat ini diperoleh salah satunya adalah karena kontribusi yang signifikan kepada pemerintah Republik Indonesia berupa deviden yang diambil dari keuntungan Pertamina dan dari setoran pajak kepada negara. LPG filling plant P. Layang sendiri memiliki SITU, IMB yang resmi berlaku dan telah memiliki UKL UPL sebagai syarat kepedulian terhadap lingkungan dan operasional yang tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian seluruh kewajiban Pertamina terhadap Pemerintah berupa pajak dan retribusi juga selalu dipenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mananggapi apa yang disampaikan Wakil Walikota Palembang dalam kunjungannya, Pertamina segera membentuk Tim Khusus terdiri dari Fungsi Hukum dan Pertanahan, Keuangan, serta External Relation yang akan berkolaborasi dengan Tim Pemerintah Kota Palembang untuk berbagi dokumen dan mengevaluasi bersama guna memastikan status lokasi yang selama ini dipergunakan Pertamina dan diklaim adalah aset milik Pemerintah Kota Palembang. Tawaran dan niat baik Wakil Walikota untuk duduk bersama disambut positif oleh Pertamina melalui GM Pemasaran Sumbagsel yang akan segera membentuk tim tersebut untuk menuntaskan kepastian hak milik maupun hak guna lokasi LPG filling plant P. Layang.
Diharapkan output yang positif dapat dihasilkan dari kolaborasi ini dan memastikan hak dan tanggungjawab masing-masing pihak baik Pertamina maupun Pemerintah Kota Palembang mengingat LPG filling plant adalah aset vital bagi Pertamina dan Kota Palembang karena menjadi tulangpunggung untuk mengamankan distribusi dan penyaluran LPG terutama di Kota Palembang. Pertamina sendiri selama ini membayar pajak dari seluruh 15,6 hektar lokasi yang hanya efektif digunakan seluas 4 hektar, kedepan apabila memang lokasi tersebut adalah aset Pemerintah Kota Palembang, Pertamina berencana untuk hanya membayar pajak seluas 4 hektar dan tidak termasuk lahan tidur yang tidak digunakan. Hal ini untuk lebih meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya/cost per kilogram dari LPG. Tentu saja Pertamina berharap agar inventarisasi aset ini dapat dilaksanakan dengan kerjasama dan perbincangan yang positif dengan Pemerintah Kota Palembang.
Pertamina Siap Berkolaborasi Tertibkan Inventarisasi Aset
Tepatnya pada tanggal 30 Januari 2009, Pertamina Pemasaran Sumbagsel yang langsung diwakili oleh GM Pms BBM Retail Region II, Hasto Wibowo menerima langsung kunjungan dinas Wakil Walikota Palembang, Romi Herton di lokasi LPG Filling Plant P.Layang sekitar pukul 09.00 wib.
Kunjungan Dinas wawako adalah untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan akan keberadaan filling plant LPG P. Layang sekaligus inventarisasi aset-aset yang diyakini masih dibawah kepemilikan Pemerintah Kota Palembang. Acara tatap muka dilaksanakan di halaman lokasi filling plant dan dilanjutkan dengan sekilas mengenai keberadaan dan operasional LPG filling plant P. Layang.
Wakil Walikota Palembang, Romi Herton menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palembang menyatakan bahwa LPG filling plant P. Layang dan beberapa lokasi tanah yang ada di dalam wilayah operasional Pertamina baik Pertamina Pemasaran Sumbagsel maupun Pertamina Refinery Unit 3 Plaju adalah masih milik Pemerintah Kota Palembang. Romi Herton menyampaikan bahwa inventarisasi ini berdasarkan penugasan dari Pemerintah Pusat untuk kembali mengevaluasi dan menginventarisasi aset Pemerintah, dan mencari kejelasan serta pengakuan resmi akan kepemilikan dan pengelolaan aset yang selama ini ada dan salah satunya berada di dalam lokasi Pertamina.
LPG filling plant sendiri mulai dibangun dan beroperasi sejak tahun 1997 dan terjadi pengalihan / serah terima pengelolaan aset dari Pertamina UP 3 Plaju saat itu kepada Pertamina UPms II pada tahun 2000 silam. Lokasi LPG filling plant P. Layang menempati lokasi seluas total +/- 4 hektar dari seluruh lokasi lahan seluas 15,6 hektar yang diklaim milik Pemerintah Kota Palembang.
Pertamina sendiri adalah salah satu perusahaan yang besar dan bonafit di Indonesia, tentu saja predikat ini diperoleh salah satunya adalah karena kontribusi yang signifikan kepada pemerintah Republik Indonesia berupa deviden yang diambil dari keuntungan Pertamina dan dari setoran pajak kepada negara. LPG filling plant P. Layang sendiri memiliki SITU, IMB yang resmi berlaku dan telah memiliki UKL UPL sebagai syarat kepedulian terhadap lingkungan dan operasional yang tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian seluruh kewajiban Pertamina terhadap Pemerintah berupa pajak dan retribusi juga selalu dipenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mananggapi apa yang disampaikan Wakil Walikota Palembang dalam kunjungannya, Pertamina segera membentuk Tim Khusus terdiri dari Fungsi Hukum dan Pertanahan, Keuangan, serta External Relation yang akan berkolaborasi dengan Tim Pemerintah Kota Palembang untuk berbagi dokumen dan mengevaluasi bersama guna memastikan status lokasi yang selama ini dipergunakan Pertamina dan diklaim adalah aset milik Pemerintah Kota Palembang. Tawaran dan niat baik Wakil Walikota untuk duduk bersama disambut positif oleh Pertamina melalui GM Pemasaran Sumbagsel yang akan segera membentuk tim tersebut untuk menuntaskan kepastian hak milik maupun hak guna lokasi LPG filling plant P. Layang.
Diharapkan output yang positif dapat dihasilkan dari kolaborasi ini dan memastikan hak dan tanggungjawab masing-masing pihak baik Pertamina maupun Pemerintah Kota Palembang mengingat LPG filling plant adalah aset vital bagi Pertamina dan Kota Palembang karena menjadi tulangpunggung untuk mengamankan distribusi dan penyaluran LPG terutama di Kota Palembang. Pertamina sendiri selama ini membayar pajak dari seluruh 15,6 hektar lokasi yang hanya efektif digunakan seluas 4 hektar, kedepan apabila memang lokasi tersebut adalah aset Pemerintah Kota Palembang, Pertamina berencana untuk hanya membayar pajak seluas 4 hektar dan tidak termasuk lahan tidur yang tidak digunakan. Hal ini untuk lebih meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya/cost per kilogram dari LPG. Tentu saja Pertamina berharap agar inventarisasi aset ini dapat dilaksanakan dengan kerjasama dan perbincangan yang positif dengan Pemerintah Kota Palembang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar